Polri Harus Jauhkan Kasus dari Politik Kasus ini harus s

Juru Bicara Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar mendesak kepolisian segera menuntaskan kasus surat palsu hasil sengketa pemilihan umum. Dia meminta kepolisiaan mengawal kasus ini agar tidak melebar ke ranah politik yang lebih lebar.

"Kasus MK ini kan persoalan politik yang bisa merambah ke mana-mana, jadi kepolisian harus mengawal dan memantau pelaksanaan kasus ini," kata Akil di Gedung MkK Jakarta, Jumat 1 Juli 2011.

Menurut dia, kepolisian telah bertindak sigap karena sudah menetapkan tersangka dan melakukan penahanan. Sehingga, kasus ini bisa dengan cepat diselesaikan. "Jadi ini harus selesai dengan tuntas, tidak berhenti di tengah jalan yang disebabkan oleh berbagai faktor non teknis," kata dia.

Akil mengatakan, jika kasus ini tidak ada penyelesaian hukum secara tuntas akan memberi dampak kepada kepercayaan masyarakat terhadap MK.

"MK sampai hari ini tetap berwibawa, tetapi upaya-upaya untuk melakukan tindakan-tindakan yang bisa mendistorsi kewibawaan MK itu kan harus segera dihilangkan," kata dia.

"Image yang terbangun di luar itu sesungguhnya tidak seperti itu, lembaga ini tetap kredibel dan tindakan itu murni dilakukan oleh oknum-oknum, itu yang harus kita tuntaskan."

Menurut Akil, jika pengusutan kasus ini tersendat di tengah jalan, maka MK bisa berkoordinasi antar pimpinan lembaga atau kepada penyidik secara langsung untuk mengetahui apa kendalanya.

"Kalau persoalan teknis penyidikan kan kami nggak bisa ikut campur karena itu profesional. Tetapi kalau disebabkan oleh faktor non teknis, saya kira itu juga membahayakan kita semua. Misalnya ada intervensi, itu yang kita hindari," ungkap Akil.

Mengenai siapa yang ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa, menurut Akil itu adalah urusan penyidik, para penuntut umum, dan lembaga peradilan lain. "Yang MK kawal adalah prosesnya agar tetap berada di jalurnya," tutur dia