Iklan 'Diskon TKW' Menghina Harga Diri Bangsa Indonesia
Iklan 'diskon TKW' asal Indonesia yang beredar di Malaysia, menghina harga diri Bangsa Indonesia. "Dengan beredarnya selebaran tersebut, saya mendapatkan konfirmasi bahwa KBRI dan Atase Tenaga Kerja di Malaysia sedang melacak keberadaan, termasuk nomor telepon yang dicantumkan sampai saat ini tidak bisa dihubungi," kata Wakil Ketua Komisi IX DPR Nova Riyanti Yusuf di Jakarta, Senin (29/10/2012).
Iklan tersebut, lanjutnya, merupakan pelecehan terhadap Republik Indonesia. Terlebih, hingga saat ini moratorium pengiriman TKI ke Malaysia belum dicabut. Politisi Partai Demokrat mendesak Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Kementerian Luar Negeri, untuk mengambil langkah-langkah diplomasi yang dianggap perlu, untuk menghentikan iklan tersebut, sekaligus bekerja sama dengan Pemerintah Malaysia, untuk menuntut pihak yang bertanggung jawab terhadap iklan tersebut.
Nova menuturkan, pada masa sidang berikut akan dilakukan pembahasan RUU tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri (RUU PPILN), di mana formasi pimpinan baru saja terbentuk. "Saya berharap RUU PPILN dapat memperbaiki secara signifikan persoalan yang terdapat di dalam UU 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI yang akan digantikannya," ucap Nova.
Nova memaparkan, sejumlah hal dalam UU 39/2004 yang harus menjadi perhatian Pansus RUU PPILN, di antaranya adalah seluruh proses perekrutan, training, dan penempatan hingga pemulangan TKI diserahkan kepada swasta. Ke depan, pemerintah harus mengambil alih peran tersebut. Juga, harus diperketat syarat mengenai negara penempatan.
Negara tersebut harus memiliki MoU dengan Pemerintah Indonesia. Dalam MoU, hak-hak para TKI harus diutamakan, dan jelas tertulis di dalam kontrak kerja.
Nova mengingatkan agar Pansus PPILN di dalam proses pembahasan RUU, untuk senantiasa mendengarkan masukan dari para stakeholders, terutama para buruh migran.
"Sehingga RUU ini bermanfaat, dan memberikan perubahan yang positif kepada mereka," ujarnya.
Sumber
Iklan tersebut, lanjutnya, merupakan pelecehan terhadap Republik Indonesia. Terlebih, hingga saat ini moratorium pengiriman TKI ke Malaysia belum dicabut. Politisi Partai Demokrat mendesak Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Kementerian Luar Negeri, untuk mengambil langkah-langkah diplomasi yang dianggap perlu, untuk menghentikan iklan tersebut, sekaligus bekerja sama dengan Pemerintah Malaysia, untuk menuntut pihak yang bertanggung jawab terhadap iklan tersebut.
Nova menuturkan, pada masa sidang berikut akan dilakukan pembahasan RUU tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri (RUU PPILN), di mana formasi pimpinan baru saja terbentuk. "Saya berharap RUU PPILN dapat memperbaiki secara signifikan persoalan yang terdapat di dalam UU 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI yang akan digantikannya," ucap Nova.
Nova memaparkan, sejumlah hal dalam UU 39/2004 yang harus menjadi perhatian Pansus RUU PPILN, di antaranya adalah seluruh proses perekrutan, training, dan penempatan hingga pemulangan TKI diserahkan kepada swasta. Ke depan, pemerintah harus mengambil alih peran tersebut. Juga, harus diperketat syarat mengenai negara penempatan.
Negara tersebut harus memiliki MoU dengan Pemerintah Indonesia. Dalam MoU, hak-hak para TKI harus diutamakan, dan jelas tertulis di dalam kontrak kerja.
Nova mengingatkan agar Pansus PPILN di dalam proses pembahasan RUU, untuk senantiasa mendengarkan masukan dari para stakeholders, terutama para buruh migran.
"Sehingga RUU ini bermanfaat, dan memberikan perubahan yang positif kepada mereka," ujarnya.
Sumber
Artikel Terkait
Category Article news
